PP 33/2026 dan AI: yang perlu siap sebelum 16 Januari 2027

PP 33/2026 adalah peraturan pelaksana UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP, UU 27 Tahun 2022), dan berlaku mulai 16 Januari 2027. Aturan ini tidak melarang AI. Tetapi saat AI membaca data pribadi, misalnya nama dan nomor telepon pelanggan atau data karyawan, perusahaan perlu menyiapkan beberapa hal dulu.

Tim Biissa · Diperbarui 16 November 2026

Singkatnya

  • Nama lengkapnya: Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026, peraturan pelaksana UU PDP (UU 27 Tahun 2022).
  • Ditetapkan 16 Juli 2026. Berlaku mulai 16 Januari 2027, enam bulan sejak diundangkan (Pasal 225).
  • Sanksinya antara lain peringatan tertulis, penghentian pemrosesan, perintah menghapus data, dan denda sampai 2% dari pendapatan tahunan (Pasal 184 dan 185).
  • Lembaga pengawas yang disebutnya belum terbentuk saat panduan ini ditulis. Sampai aturannya ada, pemrosesan boleh berjalan selama tidak bertentangan dengan PP 33/2026 (Pasal 223).

Siapa berperan apa saat Anda memakai AI

Perusahaan Anda yang menentukan untuk apa dan bagaimana data pribadi dipakai, jadi perusahaan Anda adalah pengendali data pribadi. Perusahaan yang memproses data untuk Anda, misalnya layanan AI atau tim yang memasang AI di pekerjaan Anda, adalah prosesor data pribadi. Perusahaan yang menjalankan model AI di balik layanan itu juga ikut memproses data, sebagai prosesor lanjutan.

Semuanya perlu diatur secara tertulis, dan pengendali wajib mengawasi prosesornya (Pasal 126 dan 127).

Yang perlu disiapkan

  1. Dasar pemrosesan untuk setiap penggunaan

    Sebelum memproses, tetapkan dasarnya untuk setiap tujuan, misalnya persetujuan, kontrak, atau kepentingan yang sah. Kepentingan yang sah butuh analisis tertulis.

    Pasal 30, 53, dan 54

  2. Perjanjian tertulis dengan setiap prosesor

    Isinya harus mencakup ruang lingkup, cara, dan tujuan, jenis data dan orang yang datanya diproses, jangka waktu, hak dan kewajiban tiap pihak, pengawasan dan audit, penyelesaian sengketa, prosesor lanjutan, dan narahubung. Ketentuan standar penyedia belum tentu mencakup semuanya, jadi periksa dulu.

    Pasal 13 sampai 15

  3. Penilaian dampak sebelum mulai

    Sebagian pemrosesan berisiko tinggi dan perlu dinilai dulu. Teknologi baru salah satunya, dan penjelasan pasalnya menyebut AI termasuk di dalamnya. Pemberian skor pada orang dan pencocokan kumpulan data juga termasuk.

    Pasal 120 dan 121

  4. Catatan pemrosesan

    Catat data apa yang diproses, untuk apa, siapa penerimanya, ke mana datanya pergi, dan berapa lama disimpan. Setiap prosesor juga menyimpan catatannya sendiri.

    Pasal 74 dan 75

  5. Langkah keamanan yang sesuai risikonya

    Misalnya pseudonimisasi atau enkripsi, kemampuan memulihkan, dan pengujian rutin.

    Pasal 123

  6. Rencana untuk data yang dikirim ke luar negeri

    Banyak model AI berjalan di luar Indonesia. Transfer ke luar negeri butuh alur yang dipetakan dan dinilai, pemberitahuan kepada orang yang datanya dikirim, dan salah satu dasar yang disebut peraturan ini. Daftar negara dan klausul kontrak standar akan diterbitkan lembaga, dan persetujuan hanya berlaku untuk transfer yang tidak berulang dan melibatkan sedikit orang.

    Pasal 160 sampai 173

  7. Rencana bila terjadi kebocoran

    Bila data pribadi bocor, beri tahu orang yang terdampak dan lembaga dalam 72 jam. Prosesor memberi tahu Anda lebih dulu.

    Pasal 114 sampai 118

  8. Cara menjawab permintaan orang

    Orang bisa minta melihat, memperbaiki, atau menghapus datanya, dan setiap permintaan punya batas waktu 72 jam.

    Pasal 71, 76 sampai 78, dan 80 sampai 87

Artinya untuk proyek AI

  • Beri AI hanya data yang dibutuhkan pekerjaannya (Pasal 59).
  • Ganti nama dan nomor dengan kode sebelum model membacanya. Ini pseudonimisasi, langkah keamanan menurut Pasal 123. Kode bisa dikembalikan menjadi nama, jadi datanya tetap data pribadi dan isi daftar ini tetap berlaku.
  • Pertahankan persetujuan orang sebelum ada yang dikirim atau dicatat, dan catat setiap langkah.
  • Ketahui perusahaan mana saja yang memproses data, dan di negara mana, dan atur masing-masing secara tertulis.
  • Lakukan penilaian dampak sebelum pilot, bukan sesudahnya.

Cara Sambung menanganinya

  • Nama dan nomor yang tercatat diganti kode sebelum AI membacanya, dan setiap langkah tercatat.
  • Orang di tim Anda menyetujui setiap tindakan sebelum ada yang dikirim atau dicatat.
  • Direktur Anda menandatangani perjanjian pemrosesan data sebelum kami membaca chat pelanggan.
  • Pihak luar yang ikut memproses data, dan lokasinya, Anda setujui dulu.
  • Data Anda tidak dipakai untuk melatih AI.

Yang masih terbuka

  • Lembaga pengawas belum terbentuk, jadi aturan teknisnya, daftar negaranya, dan klausul kontrak standarnya belum ada.
  • Sampai semua itu ada, Pasal 223 membolehkan pemrosesan berjalan selama tidak bertentangan dengan PP 33/2026.
  • Sebagian pertanyaan bergantung pada keadaan tiap perusahaan. Minta pengacara memeriksa kasus Anda sendiri.

Pertanyaan umum

Apakah PP 33/2026 melarang AI dipakai pada data pribadi?

Tidak. Aturan ini menetapkan syaratnya: dasar pemrosesan, perjanjian tertulis dengan prosesor, penilaian dampak untuk teknologi baru seperti AI, langkah keamanan, dan aturan untuk data yang dikirim ke luar negeri.

Kapan PP 33/2026 berlaku?

Mulai 16 Januari 2027. UU PDP, undang-undang yang dilaksanakannya, sudah berlaku penuh sejak 17 Oktober 2024.

Apakah cukup dengan mengganti nama menjadi kode?

Tidak. Cara ini menurunkan risiko dan terhitung langkah keamanan, tetapi data berkode bisa dihubungkan kembali ke orangnya, jadi tetap data pribadi. Dasar pemrosesan, perjanjian, penilaian dampak, dan catatannya tetap dibutuhkan.

Siapa pengendalinya saat kami memakai layanan AI?

Perusahaan Anda, karena perusahaan Anda yang menentukan untuk apa data dipakai. Layanan AI adalah prosesor dan butuh perjanjian tertulis dengan Anda.

Apa sanksinya?

Sanksi administratif: peringatan tertulis, penghentian pemrosesan, perintah menghapus data, dan denda sampai 2% dari pendapatan tahunan, yang ditimbang dari kerugian, lamanya, jumlah orang yang terdampak, dan hal lain (Pasal 184 dan 185).

Sumber

  1. Rajah & Tann Asia: the PDP implementing regulation is out
  2. DFDL: Indonesia’s personal data protection law, GR 33/2026
  3. HLC: Indonesia’s PDP implementing regulation arrives quietly
  4. Katadata: PP Pelindungan Data Pribadi berlaku Januari 2027
  5. Bisnis.com: Pembentukan Badan PDP dipercepat

Informasi umum, bukan nasihat hukum. Nomor pasal diambil dari teks PP 33/2026 yang diterbitkan. Minta pengacara memeriksa kasus Anda sendiri.

Ceritakan satu pekerjaan Anda.

  • Tim Biissa membalas di hari yang sama, jam kerja.
  • Obrolan pertama dan Cek Alur Kerja gratis.
  • Kami tanya alurnya dulu, lalu bilang jujur apakah AI bisa membantu.